Pelatihan Sekertaris Desa dan Kelurahan


SIAP KERJASAMA........ 

untuk melatih Staf Desa 
program Kesekrrtariatan Kantor Desa


Pengalaman  :
Team pernah dipercaya untuk melatih kemampuan ketrampilan komputer Sekretaris Desa sekab. Malang, dengan program dari Pemkab Malang melalui Badan Diklat Kab. Malang, sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, dengan materi :
Membuat laporan Profil Desa dan presentasi program desa dengan alat Komputer untuk Pemula.

 





Tambah Informasi :

KAJIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA BERBASIS APLIKASI IT DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAHAN DESA
M. Shobaruddin, Yuniadi Mayowan

e-Government menjadi pertimbangan utama bagi organisasi sektor publik yang melakukan perencanaan sistem informasi dalam rangka menyediakan input penting dan memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan dan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian dari gugusan pembuat layanan dari pemerintah dan semakin besar pengaruhnya pada organisasi, profesional yang bekerja di dalamnya, serta hubungannya dengan publik. Semua rencana kebijakan untuk e-Goverment telah menfokus pada isu-isu operasional internal, pemberian layanan jasa pemerintah dan teknologi itu sendiri yang secara massif dipercayakan pada TIK sebagai instrumen untuk menjadikan pemerintah lebih efektif, lebih bersahabat dan mudah dihubungi (accesable) bagi masyarakat yang menjadi pelanggan (clients) dan untuk mempersiapkan pemerintahan ke depan. Demikian halnya, semakin besar pula pengaruhnya bagi pembuat kebijakan dan politisi yang sangat gemar pada TIK untuk menyelesaikan masalah pekerjaan administratif yang komplek dan menangani kasus-kasus yang menonjol seperti perencanaan pembangunan, mobilitas, pembagian barang serta pelayanan publik yang tertunjang (an affordable care). (Prins, 2011:11)

TIK dapat menjadi alat untuk memperbaiki administrasi desa. Administrasi desa seperti kita ketahui bersama mempunyai banyak kelemahan diantaranya adalah proses update yang tepat waktu sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan data di tingkat administratif pengelola pemerintahan.

Dukungan TIK yang diterapkan pada pemerintah desa akan mendorong data tunggal yang dengan mudah diupdate oleh aparatur desa dengan mengedepankan kesederhanaan operasional. Pada pelaksanaannnya tidak lupa akan pentingnya proses pendampingan untuk memampukan aparatur dalam mengelola TIK. Data yang tersimpan dengan baik sangat mendukung kinerja pemerintah desa sesuai azas efisien dan efektif, pembakuan, akuntabilitas, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, keamanan, ketelitian, kejelasan, singkat dan padat dan logis dan meyakinkan dalam rangka penyusunan perencanaan desa, perbaikan administrasi desa dan pelayanan publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan desain penelitian ini dimungkinkan untuk masing-masing pertanyaan mampu dalam menjaring data dan dilakukan analisis serta interpretasi.

Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan para aparat pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota yang kompeten, dan masyarakat pengguna layanan. Data sekunder diperoleh  dalam bentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun lainnya yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa/kelurahan dalam pemerintahan desa ditiap daerah sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan IT di desa. Penelitian dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lamongan, Kota Kediri dan Kota Mojokerto. Di setiap kabupaten/kota diambil 2 (dua) kecamatan dan di setiap kecamatan diambil 2 (dua) desa/kelurahan.

Tentang Kesiapan Penerapan TIK Pada Administrasi Desa

Di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk layanan IT di Jawa Timur, khususnya daerah yang menjadi sampel (Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung) masih kurang. Jumlah tenaga ahli setiap daerah cukup siap dan lebih siap, namun masih ada tenaga ahli yang kurang siap di Kota Mojokerto. Sedangkan rata-rata tenaga operasional cukup siap dan kurang siap. Ada beberapa hal yang menjadi kendala, diantaranya adalah (a) kemampuan SDM dalam penguasaan IT; (b) belum meratanya SDM yang ahli; dan (c) mutasi pegawai.

SDM masih menjadi kendala dalam penerapan IT di Jawa Timur. Padahal seharusnya dalam usaha untuk memaksimalkan layanan dengan penerapan IT tiap aparat pelayan publik harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Pernyataan dari teori yang menyebutkan kelemahan-kelemahan dari aparat layanan memang sesuai dengan temuan di lapangan. Sehingga, Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan kemampuan dibidang perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas oleh para aparatur desa/kelurahan kepada masyarakat.