Kursus Gratis di Kepanjen Malang Jawa Timur

G R A T  I  S.......tis

Peserta Umum :

Siswa/Siswi SD (kelas 4,5,6), SMP/MTs, SMA/MI, Kejar Paket (A,B,C)

Lulusan SMA/Mahasiswa yang belum Kerja

Pegawai Swasta, Negeri

Karyawan Pabrik

Syarat yang diterima :

1. Hanya yang sungguh-sungguh ingin bisa.....!
mengisi formulir, langsung mengatur jadwal

2. Sehat Rohani

3. Tempat/waktu terbatas (per bulan 20 orang)

3. Bisa Kolektif
4. Lebih suka yang berdomisili  kecamatan Kepanjen

Gratis............! 

No Proyek UUD

 

dijamin bisa

(bentuk surat-menyurat dengan segala model dengan cara tepat, benar dan kreatif)

Read More

Pelatihan Gratis Peluang Hidup Mandiri

Siap Kerjasama

Untuk Program Desa

Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat 

1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat. 

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. 

3. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.

Pengalaman  :

Team pernah dipercaya untuk melatih anak-anak fakir miskin belajar komputer upaya bisa mengerjakan tugas sekolahan sejumalah 80 anak, pada awal tahun 2014 selama 2 bulan, waktu mulai jam 4 sore sampai 8 malam. bekerja sama dengan Program Kelurahan melalu PKBM

Melatih para Pencari Kerja, korban PHK yang menganggur dari keluarga yang kurang beruntung (fakir miskin), dalam program Desain Grafis untuk Wirausaha yang berkemampuan Administrasi, progam ini berlangsung selama 4 bulan, yang dananya BNFI Depdikbut Pusat (Word Bank) tahun 2006. Alhamdulillah penyaluran Kerja di dunia Kerja 100% baik informal yang kita referensikan dan mental wirausaha sudah teruji sampai sekarang.

 

Tambah Informasi  :

oleh : Awan Santosa, Dadit G. Hidayat, dan Puthut Indroyono
 

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERSASARAN
DI PROPINSI DIY

Di tengah upaya untuk semakin menajamkan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia perlu dicari metode evaluasi dan monitoring yang tepat agar kualitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menjadi semakin baik di masa datang. Dengan indikator-indikator yang obyektif dan terukur para pengambil keputusan menjadi lebih mudah melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai segi agar program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih berkelanjutan (sustainable) dan tidak bersifat charity. Dengan demikian kegagalan suatu program di masa lalu bukan berarti telah gagal dalam segala aspeknya sehingga harus diganti dengan program baru. Pengalaman selama ini menunjukkan kecenderungan bahwa jika program dianggap telah gagal berarti program itu sudah tidak perlu diingat-ingat lagi, dan perlu program baru untuk mengganti program lama.

Penelitian ini merupakan suatu evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Yogyakarta secara kuantitatif. Program penanggulangan kemiskinan yang dievaluasi meliputi program Inpres Desa tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang dikategorikan sebagai Program Kerja Mandiri (Self Employment Program), dan Proyek Pembangunana Fisik dalam program PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya (Public Work Progam)

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program IDT, PPK, dan P2KP serta program padat karya dalam meningkatkan pendapatan penerima program dan menurunkan tingkat kemiskinan penerima program, serta untuk mengevaluasi tingkat efisiensi penyaluran dana setiap program dan tingkat kelangsungan dana program yang dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung (in-depth Interview) dengan penerima program yang dilakukan mulai September 2002 sampai dengan Januari 2003. Pengambilan sampel dilakukan secara acak (random sampling). Jumlah responden program kerja mandiri (PKM) dalam penelitian ini adalah 80 responden, yang berasal dari 3 jenis program yaitu program IDT, program PPK, dan program P2KP, masing-masing sebesar 38 responden, 32 responden, dan 10 responden. Responden ini diambil dari 6 desa di 5 kabupaten/kota di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Empat lokasi pertama berada di lingkungan perdesaan di empat kabupaten di propinsi DIY, yaitu desa Karangawen di kabupaten Gunungkidul, desa Srikayangan di kabupaten Kulonprogo, desa Selopamioro di kabupaten Bantul, dan desa Sambirejo di kabupaten Sleman. Sedangkan dua lokasi terakhir adalah kelurahan Purwokinanti dan kelurahan Mantrijeron yang berada di daerah perkotaan Yogyak

Responden program padat karya berjumlah 20 orang berasal dari 2 desa yaitu desa Karangawen, sebuah desa di kabupaten Gunungkidul bagian selatan, di sebelah tenggara ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dapat ditempuh lewat jalan darat selama kurang lebih 2 jam. Desa kedua terletak di kabupaten Kulonprogo atau satu jam perjalanan darat ke arah barat. Jumlah responden desa Srikayangan sebanyak 12 orang (60%) dan desa Karangawen 8 orang (40%) (tabel 4). Sebagian besar responden adalah laki-laki (80%), sedangkan jumlah responden wanita hanya sebesar 20%, kesemuanya berasal dari desa Srikayangan. Mereka sebagian besar terlibat sebagai tenaga kerja kasar (buruh kasar) yang tidak memerlukan keahlian khusus. Proyek PPK (Program Pengembangan Kecamatan) (PPK) yang mereka kerjakan adalah pembuatan saluran irigasi (saluran pembuangan air) di desa Srikayangan, dan perbaikan jalan-jalan dusun dengan menggunakan semen (cor-block) di desa Karangawen.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan alat yang telah dirumuskan dalam Manual Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan yang dibuat oleh ESCAP (Economic and Social Commision For Asia and Pacific), yang terdiri dari 4 kategori, yaitu Income Indicator (A1), Poverty Reduction (PR), Efficiency in Program Delivery (EP), dan Financial Viability (FV). Untuk memudahkan pembahasan analisis dan evaluasi data dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan dua jenis program yang ada, yaitu Program Kerja Mandiri (Self-employment Program) dan Program Padat Karya (Public Works Program).

Program Kerja Mandiri

Penelitian ini menganalisis tiga jenis Program Kerja Mandiri (PKM) yaitu Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Analisis terhadap ketiga program tersebut dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada indikator yang telah disediakan. Analisis dimulai dari perhitungan masing-masing program, sehingga dapat dilihat variasi hasil program kerja mandiri beserta karakteristik masing-masing. Selanjutnya dilakukan analisis keseluruhan (aggregate) sebagai indikator pembanding program padat karya dan dasar penyimpulan umum.

1. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan program bagi penduduk miskin. Konsep yang digunakan adalah untuk mengukur pendapatan rumah tangga peserta program setelah mengikuti program dengan pendapatan sebelum program. Dalam perhitungan ini juga dimasukkan faktor perubahan harga dengan menggunakan Indek Harga Konsumen untuk menilai pendapatan yang lalu dengan nilai sekarang.

[1] Pemanfaat adalah anggota rumah tangga (household) yang ikut serta langsung dalam program

...........................................klik

2. Pengurangan Kemiskinan

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perubahan jumlah penduduk miskin yang menjadi peserta program. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin sebelum program dan jumlah penduduk miskin sesudah program.

Berdasarkan perhitungan responden sampel diperoleh data pengurangan kemiskinan sebagai berikut :

Nilai poverty reduction peserta program Inpres Desa Tertinggal adalah sebesar 0,150, yang berarti ada penurunan jumlah penduduk miskin setelah dilaksanakan program IDT sebesar 15%. Jumlah peserta program yang tergolong miskin pada tahun dasar (1994) adalah sebesar 55,6%, nilai ini turun menjadi sebesar 47,2% pada tahun sekarang (2002). Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut, karena menurunnya pendapatan penduduk miskin sehingga daya belinya menurun. Perhitungan data peserta program Pengembangan Kecamatan menghasilkan penurunan jumlah penduduk miskin peserta program sebesar 0,134 atau 13,4% setelah program PPK pada tahun 2001/2002.

...........................................klik

4. Kelangsungan Dana

Kelangsungan dana (financial viability) adalah indikator penting dari program penanggulangan kemiskinan karena ketersediaan dana untuk membiayai program terbatas. Jumlah pinjaman yang dikembalikan adalah variabel utama untuk menunjang ketersediaan dana program. Pertimbangan lainnya adalah bahwa pemerintah mendapatkan penerimaan dari peserta program tersebut. Peserta program juga dikenai kewajiban untuk membayar pajak, baik secara langsung maupun dari pajak pembelian barang yang mereka lakukan. Dalam penelitian ini digunakan nilai perbandingan antara pajak tidak langsung dan produk domestik bruto (GDP ) sebagai ukuran koefisien pajak.

Data responden sampel peserta program Inpres Desa Tertinggal menunjukkan nilai financial viability sebesar 0,814. Jumlah pinjaman yang telah dikembalikan peserta program IDT adalah sebesar Rp 760.955 dari total pinjaman yang direalisasikan sebesar Rp 959.827. Nilai pinjaman tersebut termasuk jumlah pinjaman dari sumber lainnya, seperti Kredit tani, Kredit Pengusaha Kecil dan lain-lain. Karena jangka pengembalian pinjaman lain lebih lama (1,5 � 2 tahun ) maka nilai pengembalian pada tahun 1994/1995 relatif kecil (tidak termasuk dalam perhitungan). Selain itu ditemui juga pinjaman IDT yang hanya perlu dibayar bunganya per bulan dengan nilai kecil, sehingga pada akhir tahun perhitungan nilainya lebih kecil dari pinjaman awal. Fakta yang ditemukan dari data sampel menunjukkan bahwa program IDT di propinsi DIY sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Kelompok Masyarakat (pokmas) yang terbentuk masih beroperasi dengan jenis usaha yang disepakati anggota kelompok, seperti simpan pinjam atau pemeliharaan ternak kambing. Dana pemerintah sudah digulirkan untuk program lain (seperti PPK) sehingga untuk program IDT sumber dananya berasal dari anggota masing-masing kelompok masyarakat (pokmas)..........................................

Program Padat Karya

Indikator yang digunakan dalam program padat karya sama dengan program kerja mandiri yaitu, indikator peningkatan pendapatan (income indicator), pengurangan kemiskinan (poverty reduction), efisiensi penyaluran program (Efficiency in program delivery), dan indicator kelangsungan dana (financial viability).

1. Peningkatan Pendapatan

......................Nilai ini menggambarkan terjadinya penurunan pendapatan rumah tangga peserta program padat karya sebesar 2%. Ini dapat disebabkan karena periode kerja program padat karya yang sangat singkat (rata-rata 3 minggu) sehingga hasilnya tidak signifikan dalam menaikkan tingkat pendapatan rumah tangga. Selain itu penurunan ini dapat disebabkan adanya factor-faktor lain, seperti berkurangnya tingkat penghasilan, peralihan pekerjaan. Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa tingkat kenaikan harga (Pt = 1,255) menurunkan nilai nominal pendapatan tahun sekarang.

2. Pengurangan Kemiskinan

............................. Artinya tidak ada perubahan jumlah peserta program padat karya yang dikategorikan miskin, tetap sebesar 65%. Sehingga berdasarkan data tersebut ditemukan pengurangan kemiskinan program padat karya adalah nol. Sesuai data sample program padat karya tidak mengubah jumlah peserta program yang termasuk miskin, seperti terlihat dalam table berikut :

3. Efisiensi Penyaluran Program

Program padat karya pada umumnya ditujukan untuk pembangunan proyek yang dapat diakses langsung oleh masyarakat luas, seperti jalan, saluran air dan sebagainya. Pengukuran efisiensi penyaluran program dilakukan dengan membandingkan rencana biaya pembangunan proyek dengan realisasi dana pembangunan proyek. Jika nilai realisasi dana lebih besar dari nilai rencana biaya pembangunan proyek, maka dapat dikatakan proyek tersebut tidak efisien. Selain itu juga digunakan nilai indek kualitas proyek, yang merupakan persepsi peserta proyek terhadap kualitas hasil pembangunan proyek ................................................

4. Kelangsungan Dana

Indikator kelangsungan dana dapat diukur dengan dua pendekatan. Pertama, proporsi penerimaan proyek dari pembiayaan program dan tambahan pendapatan pajak dari total pengeluaran program yang dipertimbangkan untuk kelangsungan program. Kedua, Komitmen pemerintah untuk menganggarkan dana proyek padat karya yang diukur dengan perbandingan proporsi pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan proyek dari tahun yang lalu dengan tahun sekarang...............................

lebih jelas ke aslinya ajee......klik

 

Evaluasi dan Kesimpulan

Dalam penelitian ini konsep manfaat program yang lebih dikedepankan adalah manfaat yang diterima individu dari program penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selalu melibatkan partisipasi masyarakat dengan pembentukan kelompok-kelompok. Hal ini sesuai dengan misi pemberdayaan individu, kelompok dan masyarakat dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat, yaitu kebersamaan (kolektivisme), solidaritas kelompok dan kegotongroyongan. Indikator yang menunjukkan kemajuan dan prestasi kelompok dan masyarakat dalam kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan perlu diperhatikan. Sejauh mana kemajuan yang dirasakan kelompok dan masyarakat dapat dijadikan ukuran pembanding dari manfaat yang diterima individu?. 

Kemajuan ini dapat dalam bentuk pembangunan fisik, ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat lokal Karena seringkali kepentingan masyarakat lebih diutamakan, seperti halnya dalam program padat karya (pembangunan fasilitas umum), perlu diperhatikan juga apakah kemajuan yang dirasakan kelompok dan masyarakat sudah dirasakan juga oleh individu. 

Temuan dari penelitian juga menunjukkan adanya sistem nilai masyarakat lokal yang terkait dalam distribusi pindjaman. Pada umumnya karena kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan cukup merata maka pinjaman dibagi secara merata dan adil (dum-dil).

Dalam penelitian proyek padat karya hanya diamati manfaat yang diterima peserta program. Dalam kenyataannya hasil proyek tersebut dirasakan oleh banyak warga masyarakat, sehingga perlu diperhitungkan juga seberapa besar manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari proyek yang dibangun, termasuk juga biaya secara langsung dan biaya tidak langsungnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi proyek secara lebih mendalam dengan memasukkan variabel terkait. Sistem nilai sosial yang kondusif bagi pelaksanaan program padat karya juga bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan program padat karya dalam pembangunan masyarakat.

Kesimpulan Umum

Dari hasil analisis data pelaksanaan program Inpres Desa tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang termasuk sebagai Program Kerja Mandiri, serta pelaksanaan proyek pembangunan saluran drainase dan pengerasan jalan yang termasuk dalam Program Padat Karya, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

(1) Pendapatan peserta Program Kerja Mandiri meningkat sebesar 32,33% untuk rumahtangga atau 3,87% untuk individu penerima program. Sedangkan pendapatan peserta Program Padat Karya menurun sebesar 2%. Jumlah peserta program kerja mandiri yang miskin menurun sebesar 26,1%, sedangkan jumlah peserta program padat karya yang miskin tetap (penurunan 0%). Nilai total dari Program kerja Mandiri sebesar 68,34%, sedangkan nilai total Program Padat Karya sebesar 20,38%.

(2) Efisiensi penyaluran program dari Program kerja Mandiri lebih tinggi dibanding efisiensi penyaluran program dari Program Padat Karya. Tingkat efisiensi penyaluran program dari Program Kerja Mandiri adalah sebesar 192,1%, sedangkan tingkat efisiensi penyaluran program dari Program Padat Karya adalah sebesar 78,9%

(3) Kelangsungan dana untuk pelaksanaan Program Kerja Mandiri lebih tinggi dibanding kelangsungan dana untuk Program Padat Karya. Tingkat kelangsungan dana Program Kerja Mandiri sebesar 88,4%, sedangkan kelangsungan dana Program Padat Karya sebesar 54%.

Read More

Pelatihan Sekertaris Desa dan Kelurahan

SIAP KERJASAMA........ 

untuk melatih Staf Desa 

program Kesekrrtariatan Kantor Desa

Pengalaman  :

Team pernah dipercaya untuk melatih kemampuan ketrampilan komputer Sekretaris Desa sekab. Malang, dengan program dari Pemkab Malang melalui Badan Diklat Kab. Malang, sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, dengan materi :

Membuat laporan Profil Desa dan presentasi program desa dengan alat Komputer untuk Pemula.

 

Tambah Informasi :

KAJIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA BERBASIS APLIKASI IT DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAHAN DESA

M. Shobaruddin, Yuniadi Mayowan

e-Government menjadi pertimbangan utama bagi organisasi sektor publik yang melakukan perencanaan sistem informasi dalam rangka menyediakan input penting dan memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan dan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian dari gugusan pembuat layanan dari pemerintah dan semakin besar pengaruhnya pada organisasi, profesional yang bekerja di dalamnya, serta hubungannya dengan publik. Semua rencana kebijakan untuk e-Goverment telah menfokus pada isu-isu operasional internal, pemberian layanan jasa pemerintah dan teknologi itu sendiri yang secara massif dipercayakan pada TIK sebagai instrumen untuk menjadikan pemerintah lebih efektif, lebih bersahabat dan mudah dihubungi (accesable) bagi masyarakat yang menjadi pelanggan (clients) dan untuk mempersiapkan pemerintahan ke depan. Demikian halnya, semakin besar pula pengaruhnya bagi pembuat kebijakan dan politisi yang sangat gemar pada TIK untuk menyelesaikan masalah pekerjaan administratif yang komplek dan menangani kasus-kasus yang menonjol seperti perencanaan pembangunan, mobilitas, pembagian barang serta pelayanan publik yang tertunjang (an affordable care). (Prins, 2011:11)

TIK dapat menjadi alat untuk memperbaiki administrasi desa. Administrasi desa seperti kita ketahui bersama mempunyai banyak kelemahan diantaranya adalah proses update yang tepat waktu sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan data di tingkat administratif pengelola pemerintahan.

Dukungan TIK yang diterapkan pada pemerintah desa akan mendorong data tunggal yang dengan mudah diupdate oleh aparatur desa dengan mengedepankan kesederhanaan operasional. Pada pelaksanaannnya tidak lupa akan pentingnya proses pendampingan untuk memampukan aparatur dalam mengelola TIK. Data yang tersimpan dengan baik sangat mendukung kinerja pemerintah desa sesuai azas efisien dan efektif, pembakuan, akuntabilitas, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, keamanan, ketelitian, kejelasan, singkat dan padat dan logis dan meyakinkan dalam rangka penyusunan perencanaan desa, perbaikan administrasi desa dan pelayanan publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan desain penelitian ini dimungkinkan untuk masing-masing pertanyaan mampu dalam menjaring data dan dilakukan analisis serta interpretasi.

Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan para aparat pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota yang kompeten, dan masyarakat pengguna layanan. Data sekunder diperoleh  dalam bentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun lainnya yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa/kelurahan dalam pemerintahan desa ditiap daerah sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan IT di desa. Penelitian dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lamongan, Kota Kediri dan Kota Mojokerto. Di setiap kabupaten/kota diambil 2 (dua) kecamatan dan di setiap kecamatan diambil 2 (dua) desa/kelurahan.

Tentang Kesiapan Penerapan TIK Pada Administrasi Desa

Di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk layanan IT di Jawa Timur, khususnya daerah yang menjadi sampel (Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung) masih kurang. Jumlah tenaga ahli setiap daerah cukup siap dan lebih siap, namun masih ada tenaga ahli yang kurang siap di Kota Mojokerto. Sedangkan rata-rata tenaga operasional cukup siap dan kurang siap. Ada beberapa hal yang menjadi kendala, diantaranya adalah (a) kemampuan SDM dalam penguasaan IT; (b) belum meratanya SDM yang ahli; dan (c) mutasi pegawai.

SDM masih menjadi kendala dalam penerapan IT di Jawa Timur. Padahal seharusnya dalam usaha untuk memaksimalkan layanan dengan penerapan IT tiap aparat pelayan publik harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Pernyataan dari teori yang menyebutkan kelemahan-kelemahan dari aparat layanan memang sesuai dengan temuan di lapangan. Sehingga, Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan kemampuan dibidang perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas oleh para aparatur desa/kelurahan kepada masyarakat.

baca selengkapnya

Read More

Pelatihan Staf Pemerintah

SIAP KERJASAMA........

melatih Staf Pemerintah 

program  
"Kesekretariatan Kantor Modern"

Lembaga telah melaksanakan pelatihan di :
Badan Diklat (2008), Dinas Catatan Sipil  (2013), Badan Penanggulangan Bencana (2014)

dengan materi Pengolahan Arsip dengan Komputer.

PENINGKATAN SDM

RSUD Kanjuruhan Malang, tahun 2013

Rumah Sakit “Kanjuruhan” merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai tugas sebagaimana Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatandengan materi "Dasar mengelola sistem informasi managemen rumah sakit", denganjumlah peserta 50 orang, terdiri dari staf administrasi.  Perawat dan berbagai bagian kelompok kerja.

Prakata

Sumber daya manusia aparatur yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah organisasi. Karena itu perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang. Untuk dapat mempertahankan keprofesionalisme tersebut, maka sumber daya manusia aparaturnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Pengembangan sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk dapat memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Selain itu tujuan diselenggarakan pengembangan sumber daya manusia aparatur diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan Pengembangan karyawan / aparatur dapat dilakukan melalui orientasi, pelatihan, dan pendidikan. 

Orientasi dibedakan menjadi dua, yaitu: Orientasi Formal dan non formal. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu cara/ strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, keahlian, mutu, kepemimpinan, ketrampilan, dan pengabdian aparatur yang terencana dan berkesinambungan guna menjadi aparatur yang professional.

Kami Berpengalaman

Melatih Ketrampilan Komputer untuk Staf Administrasi

Kurikulum 

disusun sesuai dengan permintaan Kantor bersangkutan

atau kita bisa membuat materi kurikulum yang terbaru

Tempat :

Bisa di Lembaga, Hotel, Cafe dan di ruang kantor/lab Komputen

Biaya :

(Bisa disesuaikan Anggaran)

Read More

KURSUS UNTUK GURU + Lulus UKG

Siap melatih GURU 

agar lebih KOMPETEN

karena guru yang memiliki Kopetensi akan melaksanakan tugas belajar penuh semangat, menyenangkan dan penuh maknah. 

akan melahirkan murid-murid yang rajin belajar karena mereka mencintai proses pembelajaran dan mengerti arti pentingnya belajar bagi masa depan.

Kami Berpengalaman

Melatih Ketrampilan Komputer untuk Kompetensi Guru

Kurikulum 

disusun sesuai dengan permintaan Sekolah bersangkutan

Tempat :

Bisa di Lembaga, Hotel, Cafe dan di Lab Komputer Sekolahan

Biaya :

(Bisa disesuaikan Anggaran)

Read More